Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan visi kepemimpinannya jika terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia mengusung visi “hidup sehat dan panjang umur untuk semua” dengan tiga misi utama.
Misi itu adalah mengembalikan WHO pada mandat inti, memperkuat kolaborasi global berdasarkan prioritas negara, serta membenahi organisasi dari dalam.
Visi tersebut dirumuskan setelah Budi menggelar sekitar 140 pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota WHO dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut berbagai masukan dari negara anggota menjadi landasan dalam menyusun arah kepemimpinannya.
“Suara Anda telah membentuk visi saya: hidup sehat dan panjang umur untuk semua, sebuah dunia di mana setiap orang, di mana pun berada, dapat hidup lebih sehat lebih lama dan mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau saat mereka membutuhkannya,” kata Budi, dikutip Jumat (20/11).
Misi pertama yang diusung adalah mengembalikan WHO pada mandat intinya sebagai organisasi yang menetapkan norma dan standar kesehatan berbasis sains. Budi menilai WHO perlu meninjau kembali lebih dari 3.000 resolusi yang selama ini menjadi mandat organisasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya.
Ia berjanji melibatkan negara anggota secara aktif dalam menentukan prioritas resolusi tersebut. Selain itu, Budi ingin memperkuat keahlian ilmiah WHO dengan melibatkan para pakar dari dalam maupun luar organisasi.
Budi juga menyoroti perkembangan teknologi kesehatan, mulai kecerdasan buatan (AI), robotika, sains genomik, hingga kedokteran presisi. Menurutnya, WHO harus mampu mengarahkan perkembangan teknologi tersebut melalui tata kelola data yang bertanggung jawab dan standar keselamatan yang menjamin keadilan serta keterjangkauan.
Misi kedua adalah memperkuat penggalangan dukungan global berdasarkan prioritas masing-masing negara. Budi menegaskan kedaulatan kesehatan harus menjadi inti kerja sama internasional, tetapi bukan berarti negara harus berjalan sendiri tanpa solidaritas.
Ia mengusulkan pendekatan satu negara, satu rencana, dan satu anggaran untuk menyelaraskan dukungan mitra internasional dengan prioritas kesehatan nasional. WHO dapat membantu negara memobilisasi pembiayaan domestik maupun eksternal, sekaligus menyatukan berbagai mitra pembangunan dalam satu rencana kesehatan.
Selain pembiayaan, Budi ingin WHO membantu digitalisasi dan standardisasi data kesehatan nasional maupun global. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan transparansi, produktivitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau.
Ia juga mendorong pembentukan pasar dan pengadaan bersama (pool procurement) untuk vaksin, obat-obatan, serta peralatan kesehatan esensial. Mekanisme tersebut dapat mencontoh keberhasilan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO).
Budi mengeklaim telah memiliki pengalaman dalam menggalang dukungan internasional selama memimpin Kementerian Kesehatan. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia disebut berhasil memobilisasi lebih dari USD 8,7 miliar dalam bentuk hibah dan pembiayaan bank pembangunan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Ia juga menyinggung perannya selama Presidensi G20 Indonesia yang turut mendorong pembentukan Dana Pandemi (Pandemic Fund) melalui kerja sama para menteri kesehatan dan keuangan.
Indonesia, lanjut Budi, juga terlibat dalam sejumlah organisasi kesehatan internasional, seperti Global Fund, Gavi, CEPI, FIND, dan Stop TB Partnership. Menurut dia, keterlibatan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara, baik sebagai penerima manfaat maupun pemberi dukungan.
Misi ketiga adalah memperkuat WHO dari dalam melalui pembenahan kepemimpinan, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan. Budi menilai organisasi berkinerja tinggi membutuhkan pemimpin dengan visi jelas, kemampuan menempatkan orang yang tepat, serta target dan kewenangan yang terukur.
Ia mengaku memiliki pengalaman memimpin organisasi besar, mulai dari bank terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 ribu personel dan aset USD 65 miliar hingga Kementerian Kesehatan dengan lebih dari 70 ribu personel dan anggaran tahunan USD 7 miliar.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Budi menegaskan akan mengedepankan meritokrasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Dia juga berkomitmen memperluas kesetaraan kesempatan bagi perempuan di seluruh tingkatan kepemimpinan WHO.
Sebagai gambaran, Budi menyebut separuh posisi kepemimpinan di Kementerian Kesehatan Indonesia saat ini diisi perempuan.
Sementara untuk memperkuat akuntabilitas, dia menjanjikan transparansi pelaporan keuangan, indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi kemajuan secara berkala. Pelanggaran di lingkungan organisasi juga harus ditangani secara adil dan cepat.
Di sisi keuangan, Budi berkomitmen melanjutkan inisiatif Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk meningkatkan porsi anggaran yang bersumber dari kontribusi wajib negara anggota hingga 50 persen pada 2031.
Ia juga ingin memperluas basis pendanaan WHO, menyelaraskan anggaran dengan prioritas organisasi, dan memastikan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan.
Bersama para direktur regional, Budi berencana memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab di seluruh tingkatan organisasi. Tujuannya agar seluruh jajaran WHO bekerja dalam satu arah untuk melayani negara-negara anggota.
“Bekerja sebagai satu WHO, satu misi, satu tim untuk melayani negara-negara anggota,” pungkasnya.