Kepesertaan jaminan kesehatan di Papua Barat Daya mencapai seratus persen


Ringkasan Berita:

  • Cakupan kepesertaan: Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Sorong mencapai 693.864 jiwa atau 100 persen.
  • Jaringan layanan: BPJS Kesehatan Cabang Sorong menggandeng 124 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan 11 fasilitas kesehatan rujukan lanjutan.
  • Kemudahan peserta: Peserta dapat berobat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan serta memanfaatkan program REHAB untuk mencicil tunggakan iuran.

BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Papua Barat Daya menyebut cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah itu telah mencapai 693.864 jiwa atau 100 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nurullah Hanafi, di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Jumat (20/11/2026) mengatakan keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk media.

Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara BPJS Kesehatan dan masyarakat.

“Melalui pemberitaan yang akurat dan terpercaya, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, sekaligus mengetahui berbagai kemudahan layanan dan perkembangan program yang terus dilakukan BPJS Kesehatan,” ujar Nurullah saat kegiatan Media Gathering.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebarluasan informasi.

Berbagai platform media sosial memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat, luas, dan interaktif. Namun, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan dan insan media untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Nurullah mengajak insan pers memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif.

Ia menegaskan, akurasi informasi serta etika komunikasi harus tetap menjadi landasan dalam penyampaian berita kepada masyarakat.

“Melalui berbagai kanal digital, informasi dapat disampaikan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurullah memaparkan bahwa selain cakupan kepesertaan yang mencapai 100 persen, pihaknya telah bekerja sama dengan 124 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Kami apresiasi peran Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan rekan-rekan media yang selama ini turut mendukung pelaksanaan Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.

Selain membahas perkembangan program, kegiatan Media Gathering juga diisi dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN.

Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Peserta juga dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk mengakses layanan JKN.

Sementara itu, peserta berkewajiban mengikuti alur pelayanan dan prosedur rujukan yang berlaku serta membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.

Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Program ini memungkinkan peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang memenuhi persyaratan melunasi tunggakan melalui pembayaran secara bertahap.

Materi lainnya membahas pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program JKN. Upaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Edukasi mengenai kecurangan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan dan integritas penyelenggaraan Program JKN, sekaligus memastikan dana program dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pencegahan kecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, peserta, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Nurullah menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari media sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini sinergi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan rekan-rekan media semakin erat. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif. Kolaborasi yang baik akan menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan JKN yang semakin andal, adaptif, dan terpercaya bagi masyarakat,” kata Nurullah. (/taufik nuhuyanan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *